SKRIPSI JURUSAN EKONOMI Analisis Ekonomi Pemanfaatan Tanah Ulayat Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Written By Wira Junior on Thursday, March 7, 2013 | 12:56 AM




Analisis Ekonomi Pemanfaatan Tanah Ulayat Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari L



A. PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang 
Tanah ulayat merupakan sumber daya dan asset nagari yang penting di Sumatera Barat. Tanah ulayat memiliki  nilai ekonomi yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat nagari, didalamnya terkandung berbagai potensi sumber daya alam yang mulai dari kulit bumi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertanian, hasil hutan dan sampai kedalaman tanah dalam bentuk tanah dan bebatuan sebagai  bahan baku industri. Kulit bumi atau tanah  merupakan asset masyarakat  yang selalu dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan secara subsisten dalam kelangsungan kehidupannya. Disamping itu ditanah ulayat juga melekat nilai-nilai sosial sebagai ikatan, kesatuan sistem kepemilikan dan pengelolaan bersama masyarakat adat terhadap tanah, yang diyakini sebagai suatu titipan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara secara baik. 

Bagi masyarakat nagari pada awalnya tanah ulayat merupakan sumber kehidupan dalam rangka  pemenuhan kehidupan, tanah digunakan untuk menghasilkan padi,sayur-sayuran, buah-buahan namun kemudian dengan perkembangan perdagangan daerah dan internasional kemudian tanah mulai ditanami dengan tanaman industri seperti karet, kasiavera,  kelapa sawit, kopi dan lain-lain sehingga tanah semakin banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sendiri dan para pendatang termasuk para  penanam modal. Penggunaan tanah yang semakin meningkat secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh  masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat. Namun disisi lain karena berdatangannya orang ke Nagari  kepemilikan dan penguna tanah setiap periode mengalami perubahan sehingga terjadi perubahan status kepemilikan bersama ke  kepemilikan pribadi, suku lain,  negara dan para  investor  sehingga menimbulkan suatu persoalan ditengah masyarakat nagari.

            Kajian Muchtar (1983) tentang pengelolaan tradisional tanah ulayat  di Sumatera Barat diketahui,  tanah ulayat  sebagian besar diusahakan secara pribadi  dan sebagian ada juga yang diolah oleh  suku lain dalam nagari dengan sistem bagi hasil dalam bentuk “sasiah, sapaduo” sepatiga dan lain-lain.   Pola  pengelolaan ini  bagi masyarakat nagari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (subsisten), namun belum bisa memenuhi kebutuhan untuk menabung dan investasi sebagai harapan dan tatangan kebutuhan ekonomi masa datang.  

  Pertumbuhan dan  perkembangan ekonomi dan penduduk nasional mendorong  pemerintah untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya untuk meningkatkan output nasional, sehingga penggunaan tanah untuk usaha-usaha bisnis modern semakin meningkat. Khusus di Sumatera Barat tanah yang masih belum terpakai merupakan tanah  milik   “Hak Ulayat”  yang dimiliki oleh  Nagari/suku/kaum yang dikenal dengan “Pusako Tinggi”  yang pengelolaannya tidak boleh dijual/gadaikan kepada pihak lain. Persoalan ini kemudian bisa dipecahkan dengan konsep “kemitraan”.  Konsep ini memberikan pengakuan atas hak ulayat nagari bagi masyarakat tempatan dan memberikan kesempatan kepada pemilik modal (Investor) melakukan bisnis dalam usaha-usaha yang memiliki keuntungan yang menjanjikan.  

UU Pokok Agraria sesungguh telah mengatur dan memberikan pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat,  maka  semestinya memang dalam pengelolaan yang melibatkan pihak luar harus memperhatikan eksistensi ini sebagai bagian dari upaya untuk penerapan sistem perundang-undangan agraria, penghormatan pemerintah atas “hak ulayat”  diwujudkan dengan model-model kemitraan antara pemilik modal  (investor) dengan masyarakat. Salah satu pola kemitraan itu adalah model kerjasama PIR-BUN  (Pola inti rakyat untuk perkebunan) yang dikembangkan awal tahun 1970 hingga awal  tahun 1990, pola ini merupakan  fasilitasi kredit bank dunia dan lembaga donor asing lainnya dalam bentuk pinjaman terhadap pengembangan sektor  perkebunan  besar di Indonesia. Pengembangan perkebunan besar ini dikembangkan dalam bentuk pola kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) antara BUMN  (PT Perkebunan Persero) dan swasta   dengan melibatkan masyarakat (plasma) yang kemudian pemerintah memfasilitasi pembentukan kelompok ekonomi masyarakat dalam bentuk Koperasi Pertanian (KUD), dan keswadayaan masyarakat (Perorangan).

Pola  kemitraan  dan pengelolaan melalui pola plasma-inti  ini disatu sisi  memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional. Pada periode pembentukan itu,  sektor perkebunan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami kemajuan yang pesat  hal  didukung oleh program perkebunan besar swasta nasional (PBSN) yang disubsidi oleh pemerintah (khudhori:2004).   Dan secara simultan memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat namun disisi lain terjadi persoalan, eksternalitas negatif dan  konflik Penelitian awal yang peneliti lakukan persoalan itu terjadi karena dua hal  yakni  terjadinya penyimpangan atas perencanaan dan komitmen awal dengan pelaksanaan lapangan dan ketimpangan ekonomi antara warga masyarakat, ini terlihat dari  jumlah konsumsi dan pola hidup  dalam bentuk perumahan, pakaian dan tingkat pendidikan antara penduduk yang mendapatkan fasilitas plasma dengan petani lokal

Secara makro pada  akhir tahun 1990  (1997 –1999), perusahaan-perusahaan perkebunan mengalami kebangkrutan akibat krisis  keuangan  (moneter), sehingga  olah BPPN, perusahaan (corporate) tersebut dijual kepada pihak asing.  Persoalan ini secara kasat mata hampir terjadi disebagian besar daerah yang dijadikan sebagai pusat proyek perkebunan, salah satunya adalah di Kabupatan Pasaman, masyarakat nagari melakukan tuntutan atas komitmen yang telah dilakukan oleh investor atau pemilik kebun besar  atas  kesepakatan (MoU)  yang disepakati tidak dipenuhi oleh investor. Kemudian juga terlihat bahwa terdapat kesenjangan pendapatan masyarakat.. Temuan Walhi (1999)  menjelaskan bahwa Pola Plasma dan PIR menimbulkan persoalan yakni terjadinya perubahan penguasaan tanah  dari tanah ulayat (adat) ke-kepemilikian Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan, terjadinya kesenjangan ekonomi, pemaksaaan produk yang dihasilkan oleh plasma dan resiko  harga jual produk diterima  oleh petani  plasma lebih besar, degradasi  mutu lingkungan  dan pelanggaran HAM yang ditandai  dengan hilangnya kebebasan  petani untuk menentukan jenis komoditi  pertanian  dan penentuan harga  sepihak  oleh perusahaan  sebagai penampung produk pertanian petani. 

            Studi awal penelitian ini ditemukan kedua model yang  menimbulkan  kesenjangan ekonomi  di  tingkat masyarakat, kesenjangan pendapatan antara petani perorangan dengan petani plasma/anggota koperasi. Akibatnya pola konsumsi dan kelayakan hidup sosial antar masyarakat terdapat perbedaan yang mencolok.  Mencermati persoalan tersebut maka peneliti melakukan  kajian dan analisis yang mendalam terhadap pola pengelolaan tanah ulayat tesebut, pertanyaannya adalah bagaimana pola pengelolaan tanah ulayat dan manakah yang memiliki produktivitas  tinggi dan memberikan peran yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.


1.2.      Rumusan Masalah
Rumusan penelitian ini adalah:
1.2.1.   Bagaimana efektivitas antara pola koperasi, PIR-Plasma dan pola perkebunan perorangan terhadap pembangunan perekonomian masyarakat dalam pengelolaan tanah  ulayat di Nagai Lingkung Aur Kabupaten Pasaman?.
1.2.2.   Bagaimanakah perbandingan pendapatan bersih masyarakat petani dengan pola pengelolaan Plasma/Koperasi dan Perorangan  dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Lingkuang Aur Kabupaten Pasaman?
1.2.3.   Apakah kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat petani antara pola PIR/Plasma/Koperasi dan perorangan dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Lingkug Aur Kabupaten Pasaman ?.

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini bertujuan untuk:
1.3.1    Menganalisis tingkat efektivitas antara pola PIR-Plasma/koperasi dan pola perkebunan usaha perorangan terhadap pembangunan perekonomian masyarakat petani  dalam pengelolaan tanah  ulayat di Nagari Lingkung Aur Kabupaten Pasaman
1.3.2    Menganalisis perbandingan pendapatan bersih masyarakat petani dengan pola pengelolaan Plasma/Koperasi dan Perorangan  dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Lingkuang Aur Kabupaten Pasaman
1.3.3    Menganalisis Kebijakan yang dibutuhkan dalam usaha meningkatkan perekonoian masyarakat petani antara pola  PIR-Plasma/koperasi  dan perorangan dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Lingkug Aur Kabupaten Pasaman.




 B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2. 1 Tanah sebagai Faktor Produksi Ekonomi
Tanah merupakan sumberdaya material dan sumber terpenting, tanah merupakan lapisan teratas dan dalam lapisan inilah  hidup beraneka ragam  makhluk  termasuk manusia, Quesnay (1694-1774)  (dalam Sumitro:1991) menjelaskan  bahwa tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan, dan sektor pertanian  merupakan kegiatan produktif,  tanah juga diyakini mengandung kemampuan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi (menciptakan  surplus) bahan mentah dan peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk bersih. Faktor tanah Secara teoritis  dibahas berkenaan dengan nilai sewa atas tanah, apakah dimasukkan dalam  harga perolehan atau  bagian yang harus dinikmati oleh pemilik tanah (residu)  penjelasan terhadap tanah dalam  perekonomian  lebih lanjut dibahas oleh Adam smith (1723-1790),  bahwa imbalan jasa untuk penggunaan tanah tidak dianggap sebagai faktor menentukan harga, melainkan sewa tanah (land rent) merupakan residu, suatu unsur  sisa hasil (residual) dari harga barang, bagian residu itu jatuh pada dan dinikmati oleh pemilik/penguasa tanah. Sewa tanah bukan merupakan komponen dalam biaya produksi yang menentukan harga barang, melainkan tinggi-rendahnya upah beserta bunga dan laba yang menjadi faktor yang menentukan tinggi dan rendah harga barang.  Sementara itu David  Ricardo (1772-1823) (dalam L.J. zimmerman:1955, terjemahan Siagian) menjelaskan bahwa sewa tanah timbul karena kekurangan tanah,  dan terbatasnya kesuburan tanah. Sewa tanah merupakan ganti kerugian  yang harus dibayar kepada pemilik tanah untuk pemakaian.  Harga dari hasil-hasil pertanian akan tergantung pada pada jumlah kerja yang dipergunakan untuk memproduksi hasil pertanian tersebut.  

Sumbangan Ricardo  (dalam Pressman, 2001) adalah distribusi pendapatan berkenaan dengan tanah sebagai faktor produksi dengan mengemukakan praktis. Teori distribus Ricardo  mengandung tiga element yaitu teori sewa, sebuah teori untuk menjelaskan upah dan sebuah  teori laba. Teorinya memperlihatkan   bagaimana pendapatan nasional  dibagi menjadi tiga kategori dan apa yang  terjadi  pada sewa, upah dan  laba ketika  ekonomi tumbuh. Dalam menganalisis mengikuti Multhus (1970) sebelumnya  yaitu teori sewa differensial. Menurut teori differensial  sewa berasal dari perbedaan kesuburan dari berbagai bidang tanah. Apabila tersedia persediaan tanah  yang kaya dan subur  yang berlimpah, orang-orang tidak akan membayar untuk penggunaan tanah ini dan tidak  akan ada biaya sewa  tanah.

Tetapi biasanya  ada keterbatasan persediaan tanah yang baik. Ketika sebagian tanah yang paling subur  habis dipakai, maka bidang tanah   yang paling subur  yang selanjutnya   harus diolah juga. Keuntungan  dari orang-orang  yang mempunyai tanah  yang paling subur   akan segera bertambah. 
Ketika tanah yang dipakai  semakin lama semakin  memburuk kualitasnya,  sewa differensial  akan naik. Ketika tanah kualitas  ketiga ditanami, sewa tanah yang kedua  akan segera meningkat, dan diatur dengan perbedaan  kemampuan  produktif mereka.Pada saat yang sama sewa untuk kualitas yang pertama akan naik (Ricardo 1951-5 Vol/ 1 hal 70 ) (dalam pressman, 2001).   

Sementara itu Johan Heinrich Von Thinen (dalam L.J. zimmerman:1955, terjemahan Siagian) menguraikan bahwa  teori sewa tanah differesial ini lebih lanjut dengan menekankan pada perbedaan dalam tingginya sewa tanah ditentukan oleh letak terhadap pasar penjualannya, semakin dekat dengan pusat-pusat pemasaran maka akan semakin  rendah biaya angkut yang dikeluarkan

Sementara itu Schumacher (1973)  (terjemahan:M.T.Zen)  mengemukakan bahwa tanah merupakan faktor produksi penting namun  merupakan faktor kedua, faedah (utility)  dan kemanfaatan tanah yang merupakan  sumber daya yang perlu dijaga  (ekologis), tanah adalah tujuan,  tanah merupakan meta-ekonomis, keramat dalam pengertian bahwa tanah tidak bisa dibuat oleh manusia, maka perlu dijaga kelestariannya, Schumacher juga menawarkan gagasan bahwa dalam pengelolaan tanah perlu memenuhi tiga tugas utama yakni : (1) Memelihara hubungan manusia dengan alam kehidupan,  dimana manusia merupakan bagian yang rapuh sekali, (2) untuk memberikan sifat yang lebih manusiawi dan lebih mulia pada pemukiman manusia yang lebih luas (3) menghasilkan pangan dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk hidup yang layak..

2.3  Tanah Ulayat sebagai Nilai Sosiologis
Tanah juga bukan hanya sekedar nilai ekonomi yang memberikan nilai tambah (suprlus) produksi tetapi merupakan ikatan sosial antara manusia dengan alam. Dalam  pandangan sosial bahwa tanah merupakan salah satu penentu tinggi atau rendahnya derajat suatu kaum. 
Dalam kajian hukum adat peruntukan  perolehan atas hak ulayat merupakan izin dari kepala adat (penghulu) pada lahan kosong, bekas bentuk usaha yang ditinggalkan, dan tanah kosong di daerah terpencil, pemanfaatan, hak pakai (Gebruiksrecht) dan hak untuk menggarap/mengelolah (ontginingsredht)  merupakan hak pribadi kodrati  diatas tanah. Kepemilikan atas hak tersebut akan melekat jika kemudian  peserta mengadakan bentuk usaha tertentu atas tanah tersebut. Seperti dalam bentuk, Sawah, tebat, pekaranga, kebun tanaman muda dan kebun tanaman  tua.
Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah yang dilakukan secara bersama,  hak ulayat sebagai istilah teknis hukum adalah hak yang melekat sebagai kompetensi hak pada masyarakat hukum adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku  ke dalam maupun keluar (Depdagri, FH- UGM, 1978 dalam Sumardjono:2001:55). Secara epistimologi ulayat berasal dari bahasa Arab diartikan ke-dalam bahasa Indonesia sebagai  suatu daerah atau kawasan, sementara itu dalam penjelasan H. Kamardi Rais (2004) hak ulayat merupakan hak komunal atau hak bersama atas sebidang tanah sebagai akibat dari  terjadinya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayah dan secara prinsip dipusakai secara turun temurun dan tidak dapat dipindah tangankan ‘Tanah ulayat itu dijual tak dimakan beli, digandai tak dimakan sando, (sandera),mahal tak dapat dibeli murah tak dpat diminta. Hak pengelolaan tanah ulayat dikenal dengan azaz terpisah (herizontal splitsen/horizontal splitting) artinya adalah hak  yang digunakan  disana adalah hak menikmati hasilnya, boleh ditanami, diolah, digarap, diusahakan, dikelolah, dan sebagainya maka hasilnya boleh dimanfatkan   namun jangan berlebihan  dan  tanahnya tidak boleh dipindah tangankan. 

Tanah tentu di yakini bukan hanya sebagai faktor produksi  yang memiliki nilai ekonomi, yang bisa menjadi produk yang bisa diperdagangkan  disaat permintaan akan tanah semakin tinggi namun juga memiliki nilai  sosiologis dan kerohanian yang merupakan titipan  Tuhan. Perolehan dan pemanfaatan  harus sedemikian rupa seimbang dan adil dirasakan oleh  semua pihak.  Perwujudan dari rasa keadilan sosial tanah  secara normatif dalam terlihat dalam  prinsip dasar UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yakni prinsip “negara yang menguasai” prinsip penghormatan  terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial semua   atas tanah, Prinisp landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestarian dan prinsip nasionalitas. (Sumarjono:2001:42). Walaupun dalam prakteknya kemudian dijumpai  beberapa peraturan  bias terhadap kepentingan sekelompok kecil masyarakat  dan belum memberikan perhatian pada kelompok masyarakat yang lebih besar (Sumardjono:Kompas,September,1994).  Dalam perjalanan pembangunan di Indonesia persoalan tanah menjadi  salah satu sumber konflik, catatan Data Base Agraria-KPA 2001, terekam 1.753 kasus  dan terjadi juga ketimpangan kepemilikan tanah.
Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai fungsi yang sangat penting, Iman Sudiyat, dalam Soekanto:2002:172: Menyatakan 
“Sebagai salah satu unsur essensial pembentu negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung  negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksankan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu donditioe sine qua non”
Kemudian hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah  B Ter Haar Bzn (dalam Soekanto:2002:173)
“Masyarakt tersebut mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkannya baik ke luar maupun ke dalam. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai suatu kesatuan bertanggung jawab terhadap perilaku menyeleweng yang dilakukan oleh orang asing di tanah tersebut, Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara mengatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik  bagian tanah tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi serta menarik bagian tanah tertntu dari hak menikmatinya serta pribadi, untuk kepentingan masyarakat langsung”
Maka masyarakat hukum adat sebagai totalitas, memiliki tanah dan hak tersebut dinamakan dengan hak ulayat yang oleh Hazairin disebut sebagai hak bersama, oleh karena itu maka masyarakat hukum adat menguasai dan memiliki tanah terbatas yang dinamakan lingkungan tanah (Wilayah  :Beshikkingskring). Lingkungan tanah tersebut lazimnya  berisikan tanah kosong murni,  tanah larangan, dan lingkungan perusahaan yang terdiri dari tanah yang diatasnya terdapat pelbagai  bentuk usaha sebagai perwujudan dari hak pribadi atau hak peserta atas tanah (Soekanto:2002:175). Di pandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat maka lingkungan tanah dibedakan atas dua yakni lingkungan tanah sendiri, yakni linkungan tanah yang dikuasi dan dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat dan Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah  yang dikuasai dan dimiliki oleh bebera hukum adat yang setingkat dengan alternatif :  Bebarapa masyarakat hukum adat tunggal, atasan, dan bawahan. 
Dalam  kepemilikannya  tanah ulayat dimiliki oleh nagari namun kemudian oleh nagari pengelolaannya diserahkan kepada suku-suku dalam nagari.  Persukuan  dipandang sebagai perserikatan antara beberapa keluarga yang secara adat tunduk dan patuh kepada pimpinan (penghulu), persukuan tersebut dengan silsilah garis keturunan ibu (Matrilinial). Dalam pandangan masyarakat Minang   tanah merupakan kewibawaan dan pengikat tetap (permanent)  dan tidak boleh diperjual belikan walaupun boleh digadaikan tetapi mesti harus kembali lagi kepada kepemilikan suku dan ini menjadi cadangan (reserve) suku  untuk kelangsungan hidup masyarakat nagari ke-depan (Bustari dkk:1983)


2.4  Pola Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Kegiatan Ekonomi         
2.4.1  Pola Koperasi
Koperasi dari sejak  kelahiranya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri perorangan  secara bersama. Oleh karena itu antara selfhelp- cooperation atau indivdualitet solideiter (M. Hatta) selalau disebut kebersamaan untuk menggambarkan dasar pendirian koperasi.  kebutuhan bersama untuk bekerjasama, berusaha, koperasi  selalu menjadi pilihan untuk mengatur ekonomi orang banyak yang lemah dalam menghadapi persaingan pasar.  Di-Era globalisasi  dan liberalisasi perdagangan  muncul pertanyaan  mampukah kalangan koperasi  bertahan dengan arus swastanisasi (privatisasi)  dan persaingan yang semakin tajam.  Sebagai mana terlihat dalam kongres ICA (International Cooperative Alliance) di Tokyo tahun 1992 dan di Menchester Inggris tahun 1995 (Soejono:1997) dalam kongres di Menchester, Gerakan Koperasi Dunia mensepakati Jati diri koperasi dengan Defenisi, Nilai dan Prinsip:
“Defenisi : Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.  Nilai-nilai : Koperasi-koprasi berlandaskan nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan, mengitkuti tradisi para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai ethis dan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain.  Prinsip-Prinsip,  Prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan :Keanggotan Sukarela dan terbuka, Pengendalian oleh anggota secara demokratis,  Partisipasi ekonomi anggota,  Otonomi dan kebebasan, Pendidikan dan Pelatihan serta informasi,  Kerjasama antar koperasi dan   Kepedulian terhadap masyarakat”
Sementara itu UU Perkoperasian RI  No. 25/tahun 1992, mendefenisikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.
Kalangan koperasi berkeyakinan bahwa koperasi seharusnya mampu menjawab persoalan kesenjangan dan persoalan distribusi pendapatan dan kekayaan  yang belum adil di Indonesia,  karena koperasi memiliki prinsip-prinsip dan sistem yang hampir sama dengan substansi ekonomi kerakyatan. Namun kenyataannya perkembangan koperasi justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat  khususnya anggota koperasi, Dan selanjutnya apresiasi dan persepsi masyarakat terhadap koperasi juga masih belum dipahami secara benar, sebagian masyarakat masih memandang koperasi  sebagai badan sosial, fasilitas kredit,  fasilitas program dari pemerintah, tempat membayar PLN, dan berbagai padangan negatif lainnya sebagai  akibat dari krisis idiologi, krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan di gerakan dan usaha koperasi (Soejono: 1997).
Sementara itu kelembagaan  usaha dalam bentuk individual seperti Perseoran Terbatas, CV, Firma, NV, PO dan lain-lain merupakan  lembaga bisnis yang memiliki misi bisnis murni dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dari usaha bisnis yang dilakukan.   Secara kelembagaan sesungguhnya perbedaan yang mendasar antara koperasi dan non koperasi terletak pada pengambilan keputusan, koperasi lebih mengedepankan pada kedaulatan anggota dengan tidak mempertimbangkan kepemilikan modal (one man one vote) sementara  perusahaan swasta  kekuasaan  terletak pada jumlahnya saham yang dimiliki (One share one vote) 
  Koperasi merupakan organisasi yang mengedepankan kekuatan anggota (members), filosofi pendirian adalah orang seorang yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam rangka untuk memperkuat dan memberikan sinergi antara satu dengan yang lainnnya.   Idelanya memang bahwa hubungan yang  dibangun dalam berkoperasi bukan hanya sekedar hubungan ekonomi ( transaction relationship), dengan prinsip-prinsip bisnis saling menguntungkan,  tapi juga hubungan  budaya (cultural relationship) dengan aktivitas pendidikan, sosial, kesenian dan budaya.    Prinsip koperasi yang menjadi cita-cita dan idiologi koperasi merupakan sifat, karakteristik dari koperasi sebagai suatu organisasi. (Soejono:1997)
            Kemandirian  (self help) adalah nilai sosial-ekonomi  dam sosial budaya  yang semestinya di junjung  tinggi dalam kehidupan berkoperasi, secara makro koperasi menghimpun kekuatan bersama  untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) ekonomi masyarakat, berdasarkan persamaan  derajat, dan emansipasi membentukan sistem demokrasi ekonomi, menolak sistem ekonomi subordinasi, menolak diskriminasi, menolak ketergantungan. Mengejar nilai tambah ekonomi (Economy vallue added) dan nilai tambah budaya (cultural vallue) sekaligus (swasono:1997).
            Rochdale (dalam Hendrojogi:2000) sebagai salah seorang penggagas koperasi di Inggris tahun 1822, telah mengilhami prinsip koperasi dunia yang dikenal dengan Rochdale prinsip yakni : Democratic control,  open membership, limited interest on capital, the distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchases, trading stricly on a cash basis, selling only pure and unadelterated goods, providing form the educatioan of the members in Co-operative principle as well as for mutual trading and political and religious neutrality. 
     Sementara itu Henzler (dalam Hendrojogi:1997) mengelompokkan  azaz koperasi dalam azaz-azaz struktural (Structural principle) dan azaz fungsional (functional principles), Democratic control termasuk structural principle sedangakan azaz-azaz  berkaitan dengan  manajemen, kebijaksanaan harga, pemberian kredit, menentukan metode dan standar dari prosedur-prosedur  operasioal adalah azaz fungsional. Azaz struktural berlaku dalam semua organisasi koperasi sedang azaz fungsional bisa berbeda pada beberapa jenis koperasi.

2.4.2. Pola PIR-PLASMA
Dalam  rangka meningkatkan pembangunan pertanian  dikategorikan tiga pola  kemitraan perusahaan dengan pertanian yaitu :  (machmur:1995),
a.         Pola Inti Rakyat (PIR) yakni perusahaan melakukan fungsi perencanaan, bimbingan, dan pelayanan  sarana produksi, kredit, pengelolaan hasil dan pemasaran bagi hasil usaha tani yang dibimbing (plasma) sambil mengusahakan usaha tani yang dimiliki dan dikelolah sendiri.
b.         Perusahaan pengelola, yakni perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil usaha  tani yang dibimbingnya, tetapi tidak menyelenggarakan usaha tani sendiri.
c.         Perusahaan penghela, yaitu perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan menampung hasil tanpa melayani kredit sarana produksi dan juga tidak mengusahakan usaha tani sendiri.
2.4.3. Pola Perorangan
            Usaha perseorangan meerupakan salah satu bentuk organisasi perusahaan,  usaha perseorangan  merupakan organisasi usaha yang  memiliki jumlah yang cukup besar dalam setiap perekonomian.  Sukirno (2000) menjelaskan bahwa usaha perseorangan dicirikan dengan pemilik sekaligus manajer perusahaan, memiliki modal dan teknologi yang terbatas,  mengelolah usaha-usaha secara sederhana, pengelolah memiliki  kebebasan dan flexibelitas yang tidak terbatas dalam melakukan  keputusan apapun tentang perusahaan yang dijalankannya.
              Berbagai usaha bisa dilakukan dengan bentuk usaha perseorangan  mulai dari kegiatan produksi, pemasaran dan bahkan sekarang  sektor jasa  juga bisa dilakukan dengan usaha-usaha perseorangan. Namun dalam kegiatannya memang diakui bahwa memiliki banyak kendala, dari survey yang dilakukan oleh Ford Foundation (2000) hampir 90 % usaha perseorangan (kecil) di Indonesia tidak memiliki izin usaha, tidak  memiliki system manajemen  yang teratur dan tidak memiliki modal dan teknologi yang memadai   sehingga usaha perseorangan selalu  kesulitan dalam melakukan akses pemasaran dan permodalan ke-lembaga keuangan.
 Usaha perorangan banyak terjadi di usaha-usaha pertanian (subsisten)   karena  faktor produksi utama yakni tanah telah tersedia secara alami,  dimana tanah  memberikan sumbangan yang besar dalam kehidupan umat manusia, tanah memberikan kenikmatan yang sangat berharga bagi umat manusia

2.6  Hasil Penelitian Sebelumnya
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam objek  kajian ini. Fitantina (1999) melakukan kajian terhadap perbandingan tingkat pendpatan petani karet pesert PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dengan petani karet  NON PIR, di Kecamatan Betung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menemukan bahwa pendapatan petani karet  PIR dan NON PIR dipengaruhi  oleh jumlah anggota keluarga, tingakat pendidikan rata-rata keluarga  dengan koefesien determinasi (R2) 0, 822, artinya adalah anggota keluarga dan tingkat pendidikan rata-rat memberikan kontribusi 82,2 % terhadap pendapatan petani. Dan ternyata  pendapatan petani PIR lebih tinggi dari     petani non PIR dimana  petani PIR memiliki penghasilan  rata-rat $ 4.581 sedangkan petani non PIR hanya $ 3.477. Dan faktor modal (C) dan tenaga kerja (L) dengan menggunakan fungsi produksi Coop Douglas mempunyai  faktor yang  besar dalam mempengaruhi produksi  karet petani,  dimana  kedua faktor tersebut memberikan peran 89.9 %  untuk PIR dan 93,4 % untuk non PIR. 
Muwirman (1999), dalam penyelidikannya tentang “Peranan Organisasi lokal dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi masyarakat miskin pedesaan” di  Desa Tanjung Barulak Kabupaten Tanah Datar, Propinsi  Sumatera Barat. Menemukan  dan menyimpulkan bahwa masyarakat miskin cenderung berada pada kawasan yang jauh dari jalan raya. Beberapa strategi dari masyarkat miskin untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya  dengan melakukan jaring pengaman sosial dengan keterlibatan dalam  organisasi masyarakat lokal.
   Berkaitan dengan perhatian pihak luar (Pemerintah dan lembaga keuangan) ternyata memberikan peranan yang cukup signifikan dalam pengembangan koperasi seperti hasil-hasil penelitian berikut ini :
Pangabean (2002) salah seorang peneliti di Kementerian koperasi menemukan bahwa pembangunan koperasi di Indonesia  yang bersifat Top Down telah mendorong tumbuhnya KUD dan Koperasi yang diprakarsai pemerintah namun  keadaan ini tidak membuat koperasi kuat secara jangka panjang, koperasi justru tidak memiliki basis anggota dan  partisipasi anggota, koperasi tidak bisa mandiri dan  berkembang pada saat program pemerintah habis.  Juga dalam penelitiannya mengenai kompetensi Koperasi susu dengan KUD dengan unit usaha Susu ditemukan bahwa Kompetensi koperasi Susu justru lebih dari KUD dengan unit usaha susu. Dan juga ditemukan bahwa peran pemerintah diharapkan lebih berfokus pada pendidikan dan penyuluhan teknis bukan dalam bentuk intervensi kelembagaan.
Senada dengan Pengabean, Raharjo (1997) mengemukakan bahwa pada pemerintahan orde baru koperasi identik dengan KUD (koperasi unit Desa) dan peranan koperasi lebih diarahkan pada sektor pertanian dan menjadi instrumen Bulog (Badan Logistik) yang mengemban misi menstabilkan.  Kenyataannya koperasi tidak dipersilahkan untuk berkembang secara mandiri namun mendukung stabilitas dan alat mobilisasi petani.  Namun walaupun demikian harus cukup fair menilai perkembangan koperasi, karena sektor pertanian memiliki kontribusi yang kecil pula terhadap PDB dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi.  Sementara itu Koperasi Non KUD bahkan mempunyai peranan yang kecil, koperasi non KUD berkembang di perkotaan yang beranggotakan Pegawai Negeri, Karyawan, Mahasiswa, Siswa, Ibu Rumah tangga, buruh, santri, Mereka pada umumnya adalah konsumen dan paling tidak produsen individual. Koperasi hanya bagian terkecil dan kegiatan mereka, umumnya mereka menyimpan uang dibank, membeli kebutuhan sehari-hari di pertokoan swasta, mereka tidak bekerja di koperasi,  sementara itu koperasi pada dasarnya hanya dikelolah  secara sukarela dan amatiran dan tidak profesional, jika ada  karyawan, maka tingkat gajinya sangat kecil dan tidak cukup kuat memberi motivasi untuk bekerja secara profesional. Artinya adalah Peranan koperasi  non KUD sesungguhnya lebih marjinal ketimbang KUD.
Hasil penelitian Khoiriana (1999) di  KUD Pelita Balai Jaring Air Terbit , Payakumbuh Timur, menemukan bahwa  Koperasi ternyatan beperan meningkat pendapatan riil petani sebesar 21,58 persen (%), rata-rata peningkatan pendapatan yang diukur menurut harga yang sedang berlaku sebesar 25,17 Persen (%),  Koperasi juga memberikan peran yang signifikan pada penyediaan bahan baku produksi pertanian sebesar 52, 17 persen (%), pelaksanaan pembelian konsumsi 78,58 persen (%), penjualan produksi  padi sebesar 96,83 persen%.  Sementara itu Evi Yulianti (skripsi:2001)  dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh KUT terhadap Produksi dan pendapatan petani di Kecamatan Pariaman Tengah menemukan bahwa ternyata  KUT yang diberikan melalui KUD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi padi, pendapatan petani.   Sementara itu Ismail (1994) dalam penelitiannya tentang evaluasi kemitraan antara BUMN dengan Koperasi menemukan bahwa  pinjaman lunak yang diberikan melalui program PUKK (Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi)  menemukan bahwa program tersebut ikut memberikan kontribusi yang positif terhadap pemupukan SHU Koperasi studi kasus di Kota Padang.   Hasil penelitian yang sama juga ditemukan (Juni Artati:1997) terdapat pengaruh yang signifikan antara bantuan modal kerja dan non modal kerja secara serempak terhadap kinerja usaha KUD di Kabupaten Padang Pariaman. 




NBJIKA SOBAT INGIN VERSI LENGKAPNYA, SILAHKAN REQUEST DI KOLOM KOMENTAR. TERIMA KASIH..................................... 




Bagikan ke :

Facebook Google+ Twitter Digg Technorati Reddit

2 comments:

Isna Qaisya Farha said...

skripsi lengkap tentang

"Analisis Ekonomi Pemanfaatan Tanah Ulayat Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari L

Anonymous said...

said
boleh minta lengkap skripsi ini
kirim ke email maulidinasari592@yahoo.com
terimakasih sebelumnya ..

Post a Comment